Antisipasi Dampak Covid-19, Ansy Lema Minta Pemerintah Jamin Ketersediaan Bahan Pokok
“Bagi saya, item-item anggaran untuk AWR bukan prioritas. Misalnya, alokasi anggaran untuk tenaga ahli pendamping pengembangan AWR senilai Rp 15,5 miliar. Ataupun anggaran untuk publikasi dan informasi data kementan sebesar Rp. 6,5 miliar. Ini tidak menunjukkan keberpihakan kepada para penyuluh pertanian yang hingga kini kondisinya masih memprihatinkan. Sebaiknya anggaran ini dialihkan untuk para penyuluh, apalagi dalam situasi pandemi Corona ini,” tegas Ansy.
Tidak hanya dari Mitra Kerja Komisi IV, Ansy mendorong realokasi anggaran dan refocussing anggaran dari kementerian-kementerian lain untuk mendukung produksi pangan dan kemudahan distribusi pangan.
“Misalnya, Kementerian PUPR dapat mengalokasikan anggaran untuk mendukung pembangunan infrastruktur di sektor pertanian. Misalnya, infrastruktur untuk irigasi, pembangunan embung, perbaikan bendungan yang rusak, pembangunan jalan menuju sawah, bangsal pasca panen, dan lain-lain,” imbuhnya.
Beri BLT, Insentif dan Stimulus
Untuk kebijakan jangka pendek, Ansy mendorong Kementan, Kementerian Sosial (Kemensos), dan KKP memanfaatkan anggaran Rp.110 triliun yang disiapkan pemerintah untuk jaring pengamanan sosial (social safety net) melalui pemberian Bansos dan PKH kepada keluarga petani dan nelayan prasejahtera. Mereka sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah. Negara harus hadir untuk mereka.
Selain itu, negara harus menyiapkan insentif kepada para pekerja informal yang bergerak di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, serta kehutanan.
“Jangan sampai ada PHK besar-besaran kepada pekerja sektor ini. Namun jika ada PHK, perlu insentif bagi mereka untuk membeli bahan pokok, sekaligus bantuan untuk mencari pekerjaan baru. Selain itu, perlu dipikirkan stimulus ekonomi untuk sektor usaha (industri) yang bergerak di bidang Komisi IV agar pada saatnya cepat mengalami pemulihan (recovery),” tambah Ansy.
Terkait konteks NTT, Ansy mendesak Pemerintah Pusat agar secepatnya berkoordinasi dengan pemerintah daerah NTT untuk membantu para petani. NTT tidak hanya terdampak Pandemik Covid-19, tetapi di sejumlah wilayahnya mengalami gagal tanam. Para petani harus diberikan bantuan agar terhindar dari bencana kelaparan dan jeratan kemiskinan.(fri/jpnn)