B2P3 Minta Tak Ada Monopoli di Bisnis Penempatan PMI ke LN

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila (B2P3) Jamaludin Suryahadikusuma mengingatkan pentingnya bisnis penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri tidak dimonopoli.

Dia meminta agar bisnis penempatan PMI dibuka seluas-luasnya dengan tidak hanya melibatkan satu asosiasi atau lembaga tertentu.

"Jangan ada monopoli, jangan hanya melibatkan satu asosiasi, buka seluas luasnya sehingga semua bisa ikut menempatkan," ujar Jamaludin Suryahadikusuma.

Jamal menyatakan pandangannya dalam diskusi Indonesia Labour Forum (ILF) yang diselenggarakan B2P3 di Kantor MPN Pemuda Pancasila, Jakarta, Kamis (22/12).

Diskusi mengangkat tema 'Kupas Tuntas Sistem Penempatan Satu Kanal, Siapa Untung Siapa Buntung'.

Menurut Jamal, sistem penempatan satu kanal (SPSK) ke Arab Saudi pada dasarnya merupakan tawaran program yang bagus, setelah sekian lama pemerintah memberlakukan moratorium penempatan ke Arab Saudi dan beberapa negara lainnya.

Moratorium diberlakukan pemerintah sejak 2012, dimaksudkan untuk memperbaiki sistem Penempatan TKI ke Arab Saudi dan negara timur Tengah yang selama ini kurang baik, sehingga banyak menimbulkan masalah bagi TKI.

Jamal menilai berlarutnya moratorium membuat banyak PMI berangkat ke negara penempatan secara ilegal.