Bamsoet Ingin 2019 jadi Puncak Pencapaian Prestasi DPR

Pimpinan DPR, kata dia, akan selalu mencari solusi jika dalam pembahasan RUU terdapat hambatan dan kendala. Baik itu yang datang dari anggota, fraksi, maupun pemerintah. Pimpinan akan mengawal dengan seksama setiap pembahasan RUU agar kualitasnya tetap terjaga, walaupun dikejar dengan target penyelesaian.

“Kami sama sekali tidak menghendaki hanya karena ingin mengejar target, masalah kualitas pembahasan RUU lalu diabaikan. Sedikit banyaknya judicial review ke Mahkamah Konstitusi merupakan tolok ukur dari kualitas undang-undang yang dihasilkan oleh DPR dan pemerintah,” katanya.

Dia juga mengingatkan agar UU yang diamanatkan oleh putusan MK untuk diamandemen diprioritaskan. Misalnya, UU bidang pengelolaan SDA, dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya mengenai batas minimal usia perkawinan.

“DPR juga mempunyai pekerjaan rumah untuk segera menyelesaikan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual yang banyak mendapat sorotan dari masyarakat,” jelasnya.

Di bidang anggaran, lanjut Bamsoet, DPR memberikan apresiasi atas langkah pemerintah yang telah menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) kepada kementerian dan lembaga serta para gubernur tepat waktu, sebagai tindaklanjut telah disahkannya UU APBN Tahun Anggaran 2019.

Penyerahan DIPA tepat waktu merupakan salah satu kunci percepatan belanja pemerintah.

DPR meminta kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah untuk melakukan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara berkala. Hal ini diperlukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan negara. Sejalan dengan itu, sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing juga perlu semakin ditingkatkan.

“DPR juga patut memberikan apresiasi atas keberhasilan pemerintah dalam menyelesaikan divestasi PT Freeport Indonesia yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Bamsoet.