Banyak Terima Aduan Konflik Pertanahan, Pimpinan Komisi II DPR Janji akan Lakukan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang menerima aduan dari sejumlah kelompok masyarakat terkait sengketa dan konflik pertahanan.

Persoalan yang diadukan kelompok masyarakat yang terdiri dari direksi PT Maskapai Perkebunan Moelia, Saudara Mauderi, Warga Dusun Sekotong, Nainggolan dan partners, seperti sulitnya pengurusan sertifikasi tanah, Hak Guna Usaha (HGU) hingga sertifikat ganda.

"Mereka menyampaikan tanah-tanahnya diambil orang secara legal. Artinya, mereka sudah punya sertifikat tanah, tetapi muncul sertifikat lain di atas tanah yang sama," Junimart usai audiensi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/11).

Selain itu, juga muncul sertifikat tanah dengan girik sama, tetapi di tanah yang berbeda.

"Ini kan ada yang aneh ini," ungkap politisi PDIP itu.

Junimart menyampaikan masalah pertanahan juga banyak disampaikan saat anggota DPR melakukan kunjungan kerja di daerah.

Untuk itu, dia memastikan Komisi II DPR segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait konflik agraria ini dengan menteri terkait.

"Setelah RDPU ini, kami akan melanjutkan pleno internal, pendalaman dan validasi terhadap data-data yang kami terima hari ini," ujar Junimart.