Bawaslu: Pendidikan Politik Penting untuk Hindari Masyarakat dari Polarisasi

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menilai permasalahan polarisasi pada perhelatan pemilihan masih menjadi pekerjaan rumah (PR).

Pasalnya, di setiap pesta demokrasi masih terjadi persoalan yang berkaitan dengan polarisasi maupun SARA.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menyampaikan dengan maraknya polarisasi di perhelatan pemilihan maka penting pendidikan politik bagi masyarakat.

Menurut Bagja, pendidikan politik akan menghindari masyarakat dari polarisasi dari pemilihan 2024.

Dia menyebut masyarakat juga perlu untuk diedukasi terkait bahaya dari polarisasi.

"Masyarakat dapat mencari hal-hal yang benar dan baik dari pengetahuan dan informasi mengenai kandidat kepala daerah," kata dia dalam kegiatan Indonesia Fact-Checking Summit 2024, dikutip pada Minggu (10/11/2024) secara daring.
 
Bagja menilai, tahapan kampanye merupakan momentum bagi seluruh kontestan untuk meyakinkan publik dan memaksimalkan segala upaya untuk meningkatkan elektabilitas dengan membangun citra diri serta visi, misi, dan program kerjanya.

Meski begitu, Bagja memandang masih ditemukan pasangan calon yang menggunakan cara-cara tidak bertanggung jawab untuk menarik perhatian masyarakat atau pemilih.
 
“Namun ada catatannya, terdapat cara-cara tidak bertanggung jawab dalam kampanye pemilihan yaitu penggunaan politisasi SARA, ujaran kebencian, dan hoaks untuk saling menyerang pribadi pasangan calon,” kata Bagja.

Bagja menerangkan pasangan calon yang menggunakan politisasi SARA, ujaran kebencian, dan hoaks dalam kampanye, ingin mencari keuntungan dari kekisruhan yang terjadi di masyarakat.