Bidikan Angket jangan Berhenti di Wapres

Selasa, 01 Desember 2009 – 20:20 WIB

JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI) Eep Saefulloh Fatah menilai sangat tidak adil jika perjalanan politik Pansus Angket DPR untuk skandal Bank Century terhenti hanya di wakil presiden saja. "Pansus DPR harus melanjutkannya hingga ke presiden karena dalam koridor politik antara presiden dan wakil presiden itu adalah satu, demikian juga terhadap implikasi politiknya," ujar Eep Saefulloh dalam dialog interaktif bertema 'Muara Skandal Century: Masih Layakkah Boediono sebagai Wapres RI', di salah hotel di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (1/12).

Ibarat makan nangka, lanjutnya, pasti ada pihak di luar wakil presiden yang terkena getahnya. Menurut Eep, sosok SBY dinilai sukses dalam membangun koalisi tambun tapi gagal untuk memeliharanya, sehingga anggota koalisi tidak disiplin. "Ini dibuktikan ketika SBY-JK masing-masing jadi presiden dan wakil presiden diancam sekitar 8 angket DPR. Ini berbeda dengan era Megawati yang hanya kebobolan 1 angket DPR saja. Dan ternyata kita hanya memiliki presiden yang baik tapi tidak kuat. Baik saja ternyata tidak cukup. Presiden itu harus baik, kuat dan benar. Sementara yang kita saksikan seolah-olah urat reaksi presiden seperti putus dalam satu bulan terakhir hingga tidak berbuat apa-apa terhadap berbagai problem bangsa," beber Eep.

Demikian juga halnya dengan DPR periode 2004-2009. Dia memberi contoh, delapan kali penggunaan hak angket yang sudah mereka bentuk, hanya dijadikan barang mainan oleh anggota dewan. "Angket Century merupakan kesempatan terakhir bagi DPR untuk kembali membangun kepercayaannya kepada rakyat. Kita berharap, semoga saja hasilnya beda dari angket-angket sebelumnya."

Proses angket kali ini, lanjutnya, sudah melalui tahapan-tahapan yang sangat luar biasa, dimulai dari keterlibatan publik melalui media massa, proses politik di DPR, proses hukum di BPK dan kini menjadi arena pemilihan siapa di antara birokrat yang harus dikorbankan. "Yang perlu saya ingatkan, presiden tidak bisa lepas dari sisi tanggungjawab birokrat," tegas Eep.