"Jika presiden melepaskan diri dari tanggung jawab birokrasinya, maka sebagai warga negara, saya menolak presiden yang tidak bertanggung jawab itu. Kalau mau mengambil kenikmatan dari fasilitas negara, mestinya juga harus mau mengambil segala resikonya. Jangan seperti menaikan harga BBM. Untuk mengumumkan kenaikan disuruh wakil presiden, sementara untuk mengumumkan penurunan harga BBM presiden langsung yang berbicara kepada rakyat. Kita harus tolak presiden seperti itu," ajak Eep Saefulloh Fatah. (fas/JPNN)
JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI) Eep Saefulloh Fatah menilai sangat tidak adil jika perjalanan politik Pansus Angket DPR