Boikot Pilpres Perburuk Demokrasi
Selasa, 21 April 2009 – 20:18 WIB
![Boikot Pilpres Perburuk Demokrasi Boikot Pilpres Perburuk Demokrasi - JPNN.COM](https://image.jpnn.com/resize/570x380-80/image_not_found.jpg)
Secara terpisah, mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung menyayangkan adanya wacanya pemboikotan pilpres tersebut. "Apa dasarnya untuk boikot? Kalau DPT, kan sesuatu hal yang perlu diteliti lebih jauh. DPT itu kan merupakan sumber data kependudukan Pemda Tingkat I dan Tingkat II. Dan persoalan itu tidak bisa disalahkan pada pusat," tegasnya.
Akbar berpendapat, tidak ada relevansi antara rencana boikot dengan permasalahan DPT. "Jika parpol-parpol menemukan indikasi kuat ada kecurangan pada pemilu legislatif, harus diproses melalui hukum dengan cara mengajukan ke pengadilan atau badan pengawas," sarannya.Dia berharap para tokoh politik bisa menciptakan iklim positif pada pilpres, yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya. Sementara, pihak KPU harus bekerja keras agar kesemrawutan DPT tidak terulang lagi di pilpres nanti. "KPU harus memanfaatkan waktu untuk memperbaiki DPT," tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Wiranto, beserta 23 parpol lain yang tergabung dalam Kelompok Teuku Umar, memang mengancam akan memboikot pelaksanaan Pilpres 2009, jika gugatan kelompok ini tidak direspon oleh penanggung jawab pileg. (fas/JPNN)