Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

BPK Serahkan Laporan IHPS II 2020 kepada Jokowi, Ada 4.094 Temuan

Kamis, 14 Mei 2020 – 23:10 WIB
BPK Serahkan Laporan IHPS II 2020 kepada Jokowi, Ada 4.094 Temuan - JPNN.COM
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2020 kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (14/5). Foto : Biro Pers Sekretariat Negara

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2020 kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (14/5). Penyerahan IHPS II 2020 dilakukan secara protokol kesehatan Covid-19.

Usai menyerahkan laporan itu, Ketua BPK Agung Firman Saputra mengatakan, presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pertemuan itu.

Menurut dia, terdapat diskusi yang sangat produktif mengenai apa yang disampaikan oleh BPK dengan presiden. Selain itu, BPK juga menyampaikan dukungan terhadap upaya pemerintah untuk menghadapi pandemi dan mitigasi risiko pascapandemi Covid-19.

"Ada diskusi yang sangat produktif yang dalam diskusi itu kami juga sepakat di mana Badan Pemeriksaan Keuangan pada prinsipnya mendukung upaya pemerintah untuk menghadapi pandemi Covid-19 dan upaya mitigasi risiko pascapandemi Covid-19," ujarnya.

Terkait dengan penyampaian IHPS II Tahun 2019, Agung menjelaskan bahwa IHPS II Tahun 2019 ini merupakan ikhtisar dari 488 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan badan lainnya.

"Ada beberapa hal yang kita angkat di situ, ada pemeriksaan kinerja tematik. Kemudian kami juga menjelaskan beberapa pemeriksaan dengan tujuan tertentu, serta hal-hal lain terkait dengan pengelolaan keuangan negara pada saat ini," tuturnya.

Dalam laporannya, terdapat 5.480 permasalahan dalam 4.094 temuan yang meliputi kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, serta sejumlah masalah yang didominasi oleh ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Menindaklanjuti laporan tersebut, pemerintah berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan dengan transparan dan kredibel.

BPK juga menyampaikan dukungan terhadap upaya pemerintah untuk menghadapi pandemi dan mitigasi risiko pascapandemi Covid-19.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

BERITA LAINNYA
X Close