BPK Temukan 88 Ketidakberesan Pengelolaan Keuangan di Banten

Jumat, 09 Maret 2012 – 07:23 WIB

Atas temuan pemeriksaan tersebut, Nyoman merekomendasikan kepada kepala daerah agar menarik kembali kelebihan pembayaran dan kelemahan harga yang berindikasi kerugian daerah serta menagih kekurangan denda keterlambatan kepada para kontraktor untuk disetorkan ke kas daerah. Selanjutnya memberikan sanksi serta pembinaan kepada pelaksana yang lalai tersebut.

Permintaan itu harus dilaksanakan selambat-lambatnya 60 hari sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. ”Kami mengimbau para kepala daerah menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi yang kami keluarkan. Kami siap membantu pemerintah daerah maupun DPRD menindaklanjuti rekomendasi sesuai ketentuan. Jika tidak ditindaklanjuti maka akan masuk ranah pidana,” cetusnya.

Nyoman juga menyampaikan, LHP BPK yang disampaikan untuk tujuan tertentu dan kinerja. Sedangkan LHP BPK tentang laporan keuangan secara resmi akan disampaikan saat rapat paripurna di DPRD Provinsi Banten pada Mei mendatang. Pantauan INDOPOS, penyerahan dokumen LHP BPK 2011 dihadiri sejumlah kepala daerah seperti Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi, Wakil Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah.

Sedangkan yang lainnya mengutus sekretaris daerah (sekda). Seperti Gubernur Banten mengutus Sekda Muhadi; Wali Kota Tangerang mengutus  Sekdaa Harry Mulya Zain; Wali Kota Cilegon mengutus Sekda Abdul Hakim Lubis. Hadir juga Ketua DPRD Banten Aeng Haerudin, Ketua DPRD Kabupaten Serang Fahmi Hakim dan beberapa ketua DPRD kabupaten/kota di Provinsi Banten.

SERANG - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Banten menemukan 88 kejanggalan atas pengelolaan belanja daerah tahun anggaran 2011 pada Pemerintah

• Prev
• 1
• 2
• 3
• …
• 5
• Next