BPK Temukan 88 Ketidakberesan Pengelolaan Keuangan di Banten

Jumat, 09 Maret 2012 – 07:23 WIB

Menanggapi temuan BPK ini, Muhadi mengaku belum tahu secara detail temuan tersebut. ”Berkasnya belum dibuka. Karena saya datang mewakili Gubenur Banten. Tentunya harus menyampaikan dulu ke Ibu Gubernur,” katanya. Muhadi menegaskan, tentu akan menindaklanjuti temuam BPK tersebut, sesuai jeda waktu yang diberikan yakni 60 hari.

Senada, Wakil Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengaku belum tahu hasil temuan ketidakberesan keuangan oleh BPK untuk Pemkab Serang. ”Belum tahu temuan apa saja. Nanti kita lihat dulu,” jelas Tatu. Namun demikian, adik kandung Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu menyatakan kesiapannya menindaklanjuti temuan BPK tersebut.

Sedangkan Bupati Pandeglang, Erwan Kutubi juga mengaku belum mengetahui apa saja temuan ketidakberesan keuangan Pemkab Pandeglang yang masuk temuan BPK. ”Saya belum tahu yang menjadi temuan apa saja. Yang jelas kami siap untuk menindaklanjutinya,” cetusnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Banten Aeng Haerudin mengatakan akan melihat dulu hasil rekomendasi BPK terkait temuan ketidakberesan keuangan Pemprov Banten. ”Nanti kita evaluasi. Apakah temuan ketidakberesan keuangan pada 2011 ini lebih banyak atau malah berkurang. Yang jelas kami meminta agar temuan BPK ditindaklanjuti gubernur,” ungkapnya. (bud)

SERANG - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Banten menemukan 88 kejanggalan atas pengelolaan belanja daerah tahun anggaran 2011 pada Pemerintah

• Prev
• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• Next

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News