Bupati Simalungun tak Mau Masuk Penjara

Ngotot Tak Beri Izin Kawasan Industri Sei Mangkei

Rabu, 18 Juli 2012 – 11:02 WIB

Ia mengaku apa yang disampaikannya kepada wartawan sudah pernah dia sampaikan kepada Wakil Presiden dan Menteri. “Saya sudah pernah katakan beberapa kali kepada Menteri tentang pernyataan saya itu. Jangankan kepada Menteri, sama Wapres pun sudah saya sampaikan pernyataan saya itu,” ungkapnya lagi.

Lebih lanjut kata JR, dalam RTRW Simalungun, Sei Mangkei itu adalah kawasan perkebunan dan bukan kawasan perindustrian. Ketika mau mengubah RTRW tersebut harus mengubah segala urusan surat-menyurat. “Kalau mau merubah RTRW itu harus mengubah semua surat-menyurat. Misalnya keberadaan Masjid Agung, kalau sebelumnya tak disebutkan di mana posisinya, maka RTRW itu harus dirubah lagi. Dalam RTRW itu harus disebutkan di mana letak Masjid Agung,” kata JR, sambil menunjuk ke arah ke masjid terbesar di Simalungun itu.

Dikatakan JR, Kawasan Sei Mangkei juga ada yang masuk kawasan hutan SK Menteri Kehutanan Nomor 44 Tahun 2005 tentang penghunjukan kawasan hutan. Selain masuk kawasan, lahan perkebunan dan permukiman masyarakat termasuk di dalamnya.

“Sebagian kawasan Sei Mangkei masuk kawasan SK 44. Perkebunan dan permukiman masyarakat juga ikut masuk dari lahan Sei Mangkei. Tentunya saya pro masyarakat. Saya harus selamatkan masyarakat, bukan menyelamatkan kebun. Saya katakan lagi, saya tidak mau tanda tangani itu sebelum selesai RTRW Kabupaten Simalungun,” katanya.

SIANTAR- Bupati Simalungun JR Saragih menegaskan tidak akan memperpanjang izin Sei Mangkei sebelum RTRW diselesaikan. Sebab Kawasan Industri Sei

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next