CSIS: Infrastruktur Jadi Salah Satu Penunjang Ekonomi Digital

Pemerintah pun perlu meningkatkan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di tempat-tempat yang belum banyak memiliki jaringan tersebut, seperti di wilayah terluar, terdepan dan tertinggal (3T) Indonesia. "Sudah seharusnya diberikan support dan disubsidi pembangunannya, jika dibangun di tempat yang sulit seperti wilayah 3T,” kata Yose.

BTS merupakan suatu infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator.

Pemerintah sedang berupaya mempercepat pembangunan konektivitas digital hingga pelosok Nusantara, khususnya di masa kedua pemerintahan Jokowi 2019 – 2024. Pemerintah menargetkan seluruh desa di Indonesia akan tersambung internet hingga 2024.

Data menunjukkan, terdapat 83.218 desa di seluruh Indonesia. Sebanyak 84,9 persen desa sudah tersambung internet, tapi sebanyak 15,1 persen desa atau 12.548 desa belum memiliki akses terhadap internet. Mayoritas desa yang belum tersambung dengan internet tersebut berada di wilayah 3T, yaitu sebanyak 73 persen. Hanya 27 persen desa berada di daerah non-3T.

Sejak 2021, Presiden Joko Widodo sudah meminta agar pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dipercepat. Tujuannya agar terjadi pemerataan digital di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk meminimalkan kesenjangan digital tersebut, terutama di wilayah 3T, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki program strategis percepatan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G.

Program tersebut merupakan satu dari empat Proyek Strategis Nasional (PSN) dan infrastruktur prioritas. Tiga program lainnya adalah Palapa Ring, Satelit Multifungsi dan Akses Internet.

Namun, belakangan industri telekomunikasi tersentak seiring langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) gencar menyidik dugaan kasus korupsi penyediaan BTS 4G tahap I periode 2020-2021.