Curigai Agenda Tersembunyi di Balik Pergantian Asuransi TKI

Amirullah juga menilai program jaminan sosial TKI oleh BPJS tak menyeluruh karena hanya memiliki sembilan progam saja. Padahal, selama ini konsorsium asuransi swasta menyediakan 13 progam perlindungan TKI.

"Merugikan TKI, sampai sekarang ini pemerintah melalui Menaker mau mengambil alih dari asuransi ke BPJS, tetapi juknis (petunjuk teknis, red) aturannya tidak ada. Asuransi tanggal 30 (30 Juli 2017, red) habis, Menaker bilang diambil alih oleh BPJS tapi dia mau pakai Permen," ujar Amirullah

 Karena itu Amirullah menduga ada agenda tersembunyi di balik kebijakan itu. Bahkan, sambungnya, hal itu bisa merugikan Presiden Joko Widodo.

“Terburuknya ini sebagai upaya merugikan Presiden Jokowi, khususnya pada Pemilihan Presiden 2019 mendatang. Sebab rumor yang beredar kan menteri itu hendak di-reshuflle," tudingnya.(wid/rmol/jpg)