Dema PTKIN Se-Indonesia Tolak Hak Angket, Ini Alasannya

"Pentingnya membuka diri untuk pemerintah menerima masukan dari akademisi, organisasi, masyarakat termasuk peran dari generasi muda untuk membangun daerah dan harapan masyarakat untuk sejagtera dapat terlaksana dengan baik," jelas Sobirin.

Sementara, Marwansyah selaku Akademisi sekaligus narasumber pertama, menyampaikan bahwa moderasi merupakan langkah konkrit dalam menjawab hiruk pikuk permasalahan di Indonesia.

Di mana moderasi berada di pertengahan turut berkontribusi dalam mengcounter Pemilu karna berbeda pilihan.

"Kita sudah melewati secara bersama tanggal 14 Feberuari 2024 kemarin, dimana pesta demokrasi Indonesia tanpa terkecuali ini ada peran masyarakat atau rakyat. Pemilu adalah represtasi dari musyawarah dalam menentukan pemimpin di bangsa ini," pungkasnya.

"Masyarakat harus kita ingatkan mengenai moderasi, intrik dari pasca pemilu selalu ada tragedi tragedi. Sebagai kaum akademis agar tidak tersulut emosi dengan ha-hal negatif dan harus mementingkan kemanusian," tambahnya.

Pada kesempatan itu, Harry Ahmad Gunawan sebagai narasumber kedua mantan aktivis yang aktif mengikuti perjalanan pasang surutnya dinamika politik di Indonesia mengatakan, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 menyebutkan Indonesia sebagai negara hukum, pada semua hukum itu ada politik dimana kekuasaan di atas segalanya.

"Pertama ketika memahami dasar demokrasi semestinya selesai ketika konsepnya disesuaikan dengan Pancasila," katanya

"Kedua politik itu akan bercabang menjadi politik elektoral, birokrasi pemerintah maupun timbul secara langsung kepada publik," tambah Harry.