“Sangat tidak mungkin kebijakan Moratorium Remisi difinalkan, diumumkan ke publik dan dilaksanakan oleh Menkum HAM, tanpa persetujuan atasan sang menteri. Artinya, besar kemungkinan keputusan PTUN itu akan menjadi bola panas bagi presiden,” tegasnya. (dms)
JAKARTA - Ketua Tim Advokasi DPP Golkar, Muladi SH mendesak Menkum HAM Amir Syamsuddin segera melepas mantan Kepala Bappenas Paskah Suzetta