Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

DPR Dukung Penambahan Anggaran untuk KLHK

Kamis, 25 Januari 2018 – 11:05 WIB
DPR Dukung Penambahan Anggaran untuk KLHK - JPNN.COM
Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo. Foto: Humas DPR RI

Siti menjelaskan capaian bidang penurunan drastis kebakaran hutan dan lahan, penegakan hukum, perhutanan sosial, penanganan dampak perubahan iklim, dan juga soal kontibusi ekonomi.

Mengenai kebakaran hutan dan lahan, Siti Nurbaya menjelaskan, hingga 31 Desember 2017, berdasarkan satelit NOAA18, jumlah titik api berhasil turun drastis dari 21.929 di tahun 2015, menjadi hanya 2.581 di tahun 2017. Sedangkan dari satelit TERRA/AQUA (NASA) di periode yang sama, dari 70.971 titik panas di tahun 2015, menjadi hanya 2.440 di tahun 2017.

Soal penegakan hukum yang juga menjadi sorotan Komisi IV DPR, Menteri Siti mengatakan, penegakan hukum bagi korporasi yang terlibat Karhutla, baik secara administrasi, pidana, maupun perdata, merupakan wujud komitmen nyata pemerintah menindak tegas pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan.

"Ini bentuk komitmen dan konsistensi kami terhadap pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk yang dilakukan oleh korporasi,” ujar Siti.

Dalam penegakan hukun terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan, kata mantan Sesjen DPD RI ini, Kementerian LHK untuk kali pertama memberikan sanksi administratif terhadap korporasi. Selain itu, mencabut izin tiga perusahaan, lalu pembekuan izin 16 perusahaan.    

Sedangkan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran, Kementerian LHK telah mencabut izin satu perusahaan, pembekuan izin lima perusahaan, paksaan pemerintah 200 dan pemberian surat peringatan sebanyak 23 buah. 

Sementara itu mengenai perhutanan sosial, Menteri Siti mengungkapkan, pihaknya terus menggesa atau mensegerakan pemberian akses legal pada rakyat untuk mengelola kawasan hutan, melalui program Perhutanan Sosial. Per 18 Desember 2017, akses legal lahannya yang sudah terealisasi mencapai 1,33 juta ha dari target 4,38 juta ha hingga 2019.

Pemerintahan Jokowi telah mengalokasikan kawasan hutan seluas 12,7 juta hektar (10 persen dari luas kawasan hutan Indonesia) untuk masyarakat melalui program perhutanan sosial dengan skema Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Adat, Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Kemitraan.Selain itu tercatat investasi sektor kehutanan dalam negeri naik dari Rp 74,3 triliun di 2015, menjadi Rp 148,8 triliun di tahun 2017.

Pimpinan dan anggota Komisi IV DPR menyoroti perlunya KLHK selalu kokoh dalam menegakkan hukum dimana sumberdaya alam serius dijaga sebagai kekayaaan bangsa

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News