Dirjen Hortikultura Gelar Rapat Koordinasi Bahas Hambatan Investasi Pertanian

jpnn.com, JAKARTA - Perang dagang antara China dan Amerika membuat beberapa negara kesulitan untuk mengembangkan investasi, salah satunya Indonesia. Atas arahan Presiden Republik Indonesia untuk percepatan investasi pertanian, Ditjen Hortikultura mengadakan rapat koordinasi guna menggali permasalahan atau hambatan dalam investasi dan ekspor pertanian.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Deputi Agribisnis, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Pelayanan Penaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal serta 200 pelaku usaha.

Dalam kesempatan ini Deputi Bidang Agribisnis, Kemenko Perekonomian, Yuli Sri Wiranti menerangkan pertanian berpotensi tinggi untuk ekspor. Nilai Tukar Petani (NTP) komoditas hortikultura paling tinggi, yakni tinggi di atas 100 persen. PDB hortikultura berada di urutan ke 2 setelah perkebunan.

“Saat ini ekspor dan investasi di bidang hortikultura menjadi prioritas. Berbicara defisit neraca perekonomian Indonesia solusinya adalah investasi atau melalui eskpor. Hal paling mendasar untuk dilakukan adalah melakukan mapping negara mana saja yang memiliki minat terhadap produk hortikultura Indonesia. Dengan demikian aspek hulu ke hilir harus melibatkan semua stakeholder,” ujar Yuli.

Yuli menyatakan tanggung jawab ini tidak hanya berada di bawah Kementerian Pertanian atau Kementerian Perekonomian saja. Meskipun demikian Kemenko akan mengkoordinasikan 10 kementerian teknis guna sama-sama membuat program yang sama dalam hal mendorong ekspor.

“Dengan adanya grand design yang sedang digarap Kementerian Pertanian, perlu digarap mana komoditas yang masuk sektor lokal atau pasar ekspor. Petani akan dikoordinir, tidak lagi menggarap sendiri komoditas ekspornya karena itu akan menyulitkan. Bicara ekspor maka berbicara efisiensi skala besar. Arahan Pak Presiden sudah jelas, yakin mendorong ekspor. Ini tentunya semua bersama- sama akan bergandengan tangan mencari solusi terkait,” tambah Yuli.

Beberapa hal yang paling dikeluhkan pelaku usaha terkait besarnya biaya transportasi, utamanya bea kargo. Selain itu juga permasalahan fungsi lahan di mana para petani Indonesia umumnya masih banyak yang belum memiliki lahan sendiri. Yuli kembali menekankan ini akan terus dibahas.

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, Yasid Taufik menyampaikan bahwa sistem perijinan terpadu melalui Online Single Submission (OSS), pengembangan investasi terintegrasi, pengembangan pendidikan atau pelatihan vokasi investasi, fasilitas kemudahan investasi terus didorong untuk mengembangkan iklim investasi yang baik.”