Dirut PLN Bicara Soal Polemik Inefesiensi Rp37 Triliun

Rabu, 31 Oktober 2012 – 10:26 WIB

Dirut PLN, Nur Pamudji menegaskan bahwa audit BPK di PLN dilakukan atas permintaan DPR dan hanya berkaitan dengan delapan pembangkit listrik nasional, Selasa (30/10). M Fathra Nazrul Islam.jpg

Baru-baru ini sebagai pihak yang diaudit oleh BPK, PLN baru mendapatkan hasil audit tersebut. Di mana intinya temuan inefisiensi Rp37 triliun itu adalah biaya yang bisa dihemat seandainya 8 pembangkit di Indoensia bisa mendapatkan gas. Delapan pembangkit ini sendiri operasionalnya bisa menggunakan gas maupun BBM.

Hal ini sudah sudah pernah dijelaskan PLN ke Komisi VII DPR, seperti pembangkit Gresik, Belawan, Muara Karang dan lainnya. Pada awalnya semuanya seratus persen dioperasikan pakai gas, setelah sekian tahun beroperasi pasokan gasnya merosot karena habis.

“Kalau bahan bakar gas surut, padahal pembangkit listrik harus tetap beroperasi, solusinya apa? Ya kita pakai BBM. Artinya dicampur bahan bakarnya, sebagian pakai gas sebagian BBM supaya output dari pembangkit listriknya tidak berkurang, itu saja,” tutur Nur Pamudji.

“Ada delapan pembangkit yang seharusnya bisa pakai gas, karena gas tidak ada terpaksa pakai BBM, sehingga kehilangan kesempatan untuk melakukan penghematan. Kalimatnya BPK begitu. Jadi kalimatnya auditor itu tajam dan sangat menggambarkan persoalannya,” tambah Dirut PLN itu.