Ditjen Bina Pemdes: 9 Tahun Penerapan UU Desa Menghasilan Banyak Cerita Sukses

jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Pemdes Kemendagri) mengatakan, penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sejak sembilan tahun yang lalu telah menghasilkan banyak cerita sukses di desa-desa.

Hal ini lantaran UU tersebut menempatkan desa sebagai subyek dan pelaku aktif untuk pembangunan masyarakat adil dan makmur.

"Pembangunan masyarakat adil dan makmur adalah upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dimulai dari desa," kata Sekretaris Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Paudah dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka Refleksi Sembilan Tahun Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Penguatan Pemerintahan Desa" di Jakarta, Selasa (14/2).

Rakornas ini dihadiri Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro sebagai pembicara kunci.

Lebih lanjut Paudah memaparkan, dalam sistem pemerintahan NKRI, lahirnya UU Desa secara signifikan telah memberikan ruang perubahan tatanan susunan pemerintahan.

UU No 6 Tahun 2014 secara ekplisit menyebutkan bahwa desa adalah entitas pemerintahan terkecil yang membutuhkan pembinaan dari pemerintahan di atasnya atau supra desa.

Dipaparkan bahwa Kemendagri melalui Ditjen Bina Pemdes sejauh ini telah melakukan fungsi pembinaan dan fasilitasi kepada pemerintahan desa, di antaranya berupa pembinaan fasilitasi keuangan dan aset desa, kelembagaan, fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset, pelayanan publik, penataan dan pengelolaan manajemen administrasi pemerintahan desa dan melakukan evaluasi perkembangan desa untuk yang lebih baik.

"Pada saat pandemi, desa punya kontribusi yang signifikan, bagaimana menekan kasus baru di desa. Pemerintah pusat memberikan arahan bagaimana menekan angka kematian," terangnya.