DKPP Berhentikan 9 Penyelenggara Pemilu

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Kehormatan Peyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan secara tetap sejumlah penyelenggara pemilu dari empat daerah.

Sebab, penyelenggara pemilu itu dinilai melanggar kode etik pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 maupun 2017 lalu.

Penyelenggara yang diberhentikan adalah Linus Tabuni, Linus Bagau dan Serpianus Sondegau (Ketua dan Anggota KPU Intan Jaya, Papua).

Kemudian, Samuel Asmuruf (Panwaslih Kabupaten Maybrat, Papua Barat) dan Maria Kocu, Yohanes Homer, serta Semuel Yumte (KPU Maybrat).

Penyelenggara lain yang diberhentikan yaitu komisioner KPU Serdang Bedagai, Sumatera Utara Edi Susilo.

Sementara sekretarisnya, Suriadi dikembalikan ke instansi sebelumnya.

Sedangkan Kemas Khairul Muni disanksi tidak boleh lagi menjabat sebagai penyelenggara pemilu di masa yang akan datang.

“Sebagai catatan, yang dimaksud tidak lagi memenuhi syarat menjadi penyelenggara pemilu di masa datang itu sama artinya telah di-black list,” ujar Ketua Majelis DKPP Jimly Asshiddiqie saat membacakan putusan di Gedung DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (8/6).