DPR Didesak Serahkan Kasus Century ke MK

Minggu, 31 Januari 2010 – 16:03 WIB

"Apapun hasil dari proses hukum di MK, sepertinya akan diterima oleh masyarakat," katanya.

Dikatakan Danang, publik cukup jengah dengan sikap politik beberapa anggota Pansus yang sering memperkeruh suasana, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam beberapa kesempatan, saat masyarakat belum berpikir tentang impeachment, Presiden Yudhoyono justru menyampaikan kekhawatirannya tersebut pasca sebuah rapat koordinasi dengan elemen pimpinan lembaga negara lainnya di Istana Bogor. Bahkan, mengkaitkan dengan sistem pemerintahan Indonesia yang tidak menganut sistem Parlementer, tetapi Presidensial.

"Kita tahu persis, hal itu tidak sepenuhnya benar. Karena, UUD 1945 justru memberi ruang bagi Presiden atau Wakil Presiden dijatuhkan ditengah masa pemerintahannya," ucapnya.

Namun Danang menegaskan, wacana mendorong proses di MK bukanlah dalam artian pemakzulan. Menurutnya, proses hukum itu harus dilihat sebagai hal yang konstitusional dan dijamin pelaksanaanya oleh UUD 1945. Apalagi, di akhir tahun 2009 lalu sudah diterbitkan Peraturan MK Nomor 21 tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran Presiden atau Wakil Presiden. Dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 7B ayat (1) sampai (7) dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945.