DPR Minta Skema Vaksin Program Lebih Besar dari Mandiri

b. memastikan kesiapan sistem pemantauan (surveilans) Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI) secara efektif.

c. Memastikan validitas dan realibilitas data penerima vaksin yang dikumpulkan dalam sistem Satu Data Vaksinasi Covid-19 bersama  pemangku kepentingan yang lain.

3. Komisi IX DPR mendukung penuh BPOM untuk bekerja secara independen dan transparan dalam pemberian persetujuan penggunaan pada masa darurat (Emergency Use Authorization/EUA) dengan mempertimbangkan aspek keamanan, khasiat,  dan mutu vaksin Covid-19.

4. Komisi IX DPR mendorong Kemenkes dan BPOM bersama Komite Penanganan Covid-19-19 dan PEN, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional melakukan percepatan pengembangan Vaksin Merah Putih.

5. Komisi IX DPR mendesak Kemenkes, Komite Penanganan Covid-19 dan PEN, BPOM bersama dengan pemangku kepentingan terkait meningkatkan sosialisasi tentang program vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat.

Komisi IX juga meminta Kemenkes, Komite Penanganan Covid-19 dan PEN, BPOM  memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan anggota pada raker dan RDP, untuk disampaikan paling lambat 17 Desember 2020. (boy/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?