DPR Minta Skema Vaksin Program Lebih Besar dari Mandiri

jpnn.com, JAKARTA - Komisi IX DPR menggelar rapat kerja (raker)  dan rapat dengar pendapat (RDP) dengan stakeholder terkait membahas persiapan vaksinasi corona secara fisik dan virtual di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (10/12).

"Membahas persiapan vaksinasi Covid-19, termasuk peta jalan vaksinasi untuk vaksin pogram dan vaksin mandiri serta sumber pembiayaannya," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena yang memimpin rapat, Kamis (10/12).

Raker dihadiri Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Sestama BNPB Harmensyah mewakili Ketua Satgas Penanganan Covid-19 yang juga Kepala BNPB Doni Monardo, Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin, Kepala BPOM Penny Lukito, dan Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir.

"Kami meminta penjelasan terkait regulasi pendukung yang sudah dan akan dibuat untuk progam vaksinasi nasional," ujar politikus Partai Golkar yang karib disapa Melki, itu.

Berikut kesimpulan raker dan RDP yang berakhir Kamis sore itu.

1. Mempertimbangkan kondisi masyarakat selama masa pandemi Covid-19, Komisi IX DPR mendesak Kemenkes dan Komite Penanganan Covid-19-19 dan PEN  meningkatkan proporsi skema vaksin program lebih besar dari vaksin mandiri dari total target vaksinasi nasional, sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat.

2. Dalam rangka persiapan vaksinasi Covid-19 Komisi IX DPR mendesak Kemenkes untuk:

a. Memperluas target populasi yang akan divaksinasi, termasuk kelompok umur di bawah 18 tahun dan di atas 59 tahun.