DPR Puji Keberhasilan Kemenhub Menyerap 95,58 Persen Anggaran

Kemudian terhadap pendanaan program yang tidak terealisasi di tahun 2020 (sebesar Rp. 1,6 Triliun atau 4,42 persen dari total anggan), Komisi V DPR RI meminta Kemenhub agar mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi hal ini sehingga kedepannya tidak terulang kembali.

Kedua, Komisi V DPR RI prihatin terhadap besarnya pemotongan dan refocusing/realokasi APBN Tahun 2021 berdasarkan surat Kemenkeu sebesar Rp. 12,44 Triliun (27.22%) dari total pagu anggaran Kemenhub sebesar Rp. 45,66 Triliun yang dapat mengganggu program/kegiatan yang ada dalam Renstra/RPJMN di sektor transportasi.

Komisi V DPR RI sepakat dengan Kemenhub dalam melakukan refocusing/penghematan dan realokasi belanja program/kegiatan TA 2021 untuk tetap memperhatikan Program Prioritas Nasional dan penambahan alokasi program Padat Karya yang memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat dalam masa pandemi sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI.

Ketiga, mendesak Kemenhub untuk melakukan tindakan preventif/mitigasi di tengah ancaman bencana alam akhir-akhir ini terhdap aset strategis Kemenhub seperti Bandara, Pelabuhan, Stasiun, dan Terminal.

Keempat, meminta Kemenhub untuk mendukung program/kegiatan yang terkait dengan konektivitas dan aksesibilitas, misalnya, reaktivasi rel KA, menambah jumlah rambu-rambu dan penerangan jalan umum, peningkatan sarana dan prasarana Pelabuhan serta pengawasan yang ketat terhadap kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL). (ant/dil/jpnn)