DPRD Jember Minta Bupati dan Pejabat Mengembalikan Honor Pemakaman

jpnn.com, JEMBER - Komisi A DPRD Jember, Jawa Timur, meminta Bupati Jember Hendy Siswanto dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang menerima honor pemakaman dari warga yang meninggal akibat Covid-19 mengambalikannya ke kas daerah.

Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni mengatakan honor itu seharusnya diterima oleh tim sukarelawan yang menjadi petugas pemakaman warga yang meninggal karena terpapar virus corona. “Bukan pejabat, apalagi sekelas Bupati Jember,” tegasnya di Kantor DPRD Jember, Jumat (27/8). 

Menurutnya, alasan kegiatan monitoring yang dilakukan oleh Bupati Jember sudah selayaknya dilakukan sebagai ketua Satgas Penanganan Covid-19 di Jember, sehingga tidak perlu diberikan honor pemakaman untuk setiap warga yang meninggal akibat virus corona.

"Tidak pantas seorang bupati, sekretaris daerah, plt kepala BPBD dan kepala bidang di BPBD menerima honor pemakaman senilai Rp 100 ribu per kegiatan pemakaman, padahal mereka tidak selalu ada saat pemakaman Covid-19," ujarnya. 

Dia menjelaskan secara aturan tidak dibenarkan menerima honor per kegiatan pemakaman. 

Sebab, ujar dia, faktanya bupati tidak terlibat di semua pemakaman, sehingga hal tersebut menjadi polemik nantinya.

"Kami melihat ada kejanggalan dari honor pemakaman tersebut, karena Wakil Bupati Jember M Balya Firjaun Barlaman yang masuk struktur tim Covid-19 tidak menerima honor pemakaman, sehingga inspektorat harusnya turun melakukan pemeriksaan," katanya.

Tabroni berharap ada evaluasi terkait regulasi tersebut, sehingga tidak menimbulkan polemik yang dapat melukai hati rakyat di tengah pandemi Covid-19 karena pejabat mendapat uang dari kematian warga yang terkonfirmasi positif virus corona.