Dukung Ketegasan Jokowi, SOKSI Yakini Indonesia Lebih Baik Tanpa FPI

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Mukhamad Misbakhun mengapresiasi langkah pemerintah membubarkan Front Pembela Islam (FPI) sekaligus melarang segala aktivitasnya.

Misbakhun melalui keterangannya di Jakarta, Rabu (30/12), mengatakan bahwa negara memiliki legitimasi dan alasan konstitusional untuk mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan segala kegiatan FPI.

Menurutnya, surat keputusan bersama (SKB) enam menteri dan lembaga, yakni Mendagri, Menkum HAM, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang melarang FPI beserta segala simbol, atribut dan aktivitasnya merupakan bukti kehadiran negara dalam mempertahankan kepentingannya sesuai konstitusi.

"Kami mengapresiasi keputusan pemerintah yang tegas dalam mengambil sikap dan teguh dalam menegakkan aturan lewat keputusan pembubaran FPI dan pelarangan kegiatannya. Negara mempunyai legitimasi dan alasan yang konstitusional untuk mengeluarkan keputusan terkait FPI demi melindungi kepentingan negara," kata Misbakhun.

Anggota DPR dari Partai Golkar itu menambahkan, rakyat Indonesia sudah lama menjadi saksi sekaligus memendam keinginan agar hukum ditegakkan sebenar-benarnya mengingat Indonesia adalah negara hukum. Semua pihak pun harus taat pada hukum.

"Memasang baliho sekalipun ada hukum serta aturannya, tidak boleh seenaknya. Maka ketika negara melakukan kewajibannya menegakkan hukum, semua rakyat harus Indonesia mendukungnya," tuturnya.

Misbakhun menegaskan, seharusnya FPI sudah sejak awal diperlakukan sesuai hukum. Oleh karena itu dia menilai ketegasan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang FPI beserta aktivitasnya dalam rangka penegakan hukum akan menjadi catatan sejarah yang positif.

"Rakyat akan memuji bagaimana ketegasan pemerintahan Pak Jokowi menegakkan hukum serta aturan sesuai Pancasila dan konstitusi. Para founding fathers (pendiri bangsa) kita sudah menegaskan Indonesia berdiri di atas Pancasila dan UUD 1945, itulah fondasi bagi NKRI," ujarnya.