E-Budgeting, Jokowi dan Ahok Dianggap Kebiri Fungsi Legislatif

Program itu sebenarnya, kata Adhie, merupakan bentuk dari standarisasi yang dipakai organisasi seperti Bank Dunia untuk mengawasi dana yang dipinjamkannya ke pemerintah negara-negara seperti Indonesia.

Namun dengan sistem itu di Indonesia, sambung mantan Jubir Presiden Gus Dur tersebut, pemerintah dibuat untuk tak lagi perlu mengindahkan usulan legislatif dalam pembahasan anggaran. Tak hanya itu, ia juga tidak sependapat bahwa e-budgeting adalah bentuk transparansi anggaran.

"Katanya bakal bisa dilihat oleh masyarakat dengan dipampangkan di website. Tapi apa gunanya kalau kunci anggaran tetap dipegang oleh mereka (eksekutif) sehingga bisa mereka utak-atik kapan saja itu anggaran karena tanpa ada pengawasan legislatif," tandasnya.(flo/jpnn)