Eropa Bersatu Minta Pemerintah Tunda Rencana Ekspor Sedimen Pasir Laut

Senada dengan itu, Ketua Eropa Bersatu Jerman Arief Imanuwarta, memahami bahwa pemberlakukan Peraturan Pemerintah ini khusus untuk pasir yang telah melalui proses sedimentasi dan untuk kebutuhan pembuatan jalur masuk bagi kapal besar yang butuh kedalaman laut tertentu untuk bisa berlayar.

Namun, Eropa Bersatu meragukan pelaksanaannya akan sesuai dengan ketentuan tersebut.

“Kalau gegabah, dampak buruk bagi Indonesia bukan hanya merugikan negara secara pendapatan non tax melainkan juga dampak banjir, bahkan pulau tenggelam, nelayan kehilangan sumber nafkah mereka karena keruhnya air akibat pengurukan tersebut,” urainya.

Arief juga menambahkan, penjualan pasir laut ke luar negeri akan menguntungkan negara tetangga, seperti Singapura. “Kalau pasir yang dibeli itu digunakan untuk reklamasi pantai, maka wilayah mereka akan semakin luas dan akan mempengaruhi batas wilayah perairan Indonesia,” pungkasnya.

Ketua Network dan Aliansi Eropa Bersatu yang juga pakar dan penggerak terkait pelestarian lingkungan hidup, Husni Suwandhi, mengatakan keputusan pemerintah ini jelas lebih banyak membawa dampak negatif dibandingkan keuntungan untuk Indonesia.

“Saya tidak sependapat apabila penanggulangan sedimentasi dengan cara pengurukkan dilakukan, karena jelas itu akan merusak ekosistem pesisir dan laut. Terumbu karang dan biota laut akan rusak. Rehabilitasi alam selalu membutuhkan waktu yang lama untuk pulih dan susah sekali,” katanya.

Husni menambahkan, usaha penambangan pasir ataupun sedimen pasir selalu dilakukan di laut dangkal, dan ini akan menyebabkan naiknya permukaan air laut dan ombak.

“Kita semua harus ikut berperan menjaga kelestarian lingkungan hidup, terutama kelestarian laut dan pantai, karena ketahanan laut dan pantai sangat penting bagi negara maritim seperti Indonesia,” pungkasnya.(ray/jpnn)