Fahri Hamzah Ingatkan KPK soal Berani Jujur Itu Hebat

Selanjutnya, pimpinan DPR akan menyerahkannya ke Badan Musyawarah (Bamus). Setelah usul penggunaan angket disetujui Bamus, pimpinan DPR akan membawanya ke paripurna. "Jika disetujui paripurna maka terbentuklah angket," paparnya.

Selain soal prosedur, Fahri juga menyinggung masalah kegunaan hak angket itu. Dia menjelaskan, semua penggunaan hak angket bukan untuk kepentingan DPR tapi untuk masyarakat.

Apalagi proses penyelidikan oleh DPR itu berlangsung terbuka. "Tidak usah khawatir soal itu," katanya.

Sebelumnya komisi di DPR yang membidangi hukum itu menggulirkan hak angket untuk mempertanyakan penyidikan atas poltikus Partai Hanura Miryam S Haryani oleh KPK. Pasalnya, KPK tidak mau membuka rekaman pemeriksaan terkait penyebutan sejumlah nama anggota Komisi III DPR yang mengintervensi Miryam di kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Miryam pun akhirnya  mencabut seluruh berita acara pemeriksaannya dalam kasus korupsi e-KTP. Karena dianggap berbohong di persidangan, Miryam yang kini menjabat anggota Komisi V DPR ditetapkan sebagai tersangka keterangan palsu.(boy/jpnn)