Firli Bahuri Memperingatkan Pengusaha dan Penyelenggara Negara, Keras

Mantan Kapolda Sumatera Selatan dan Nusa Tenggara Barat itu mencontohkan, seketika ingin membuka usaha tentulah tanggal, perencanaan, penghasilan, pelaksanaan, termasuk juga pengawasan jelas.

Namun, lanjut dia, dalam pelaksanaannya terkadang terjadi persoalan.

Sebab, target yang sudah ditetapkan itu prosesnya kadang-kadang terganggu. 

“Biasanya pengusaha selalu upaya, selalu usaha, karena itu adalah ciri khas dari pengusaha terkadang melalaikan mengabaikan proses yang benar. Di situlah dimanfaatkan oleh para penyelenggara karena pengusaha butuh penyelenggara negara maka ada kontak penyatuan yang disebut dengan pertemuan antarpikiran pertemuan dengan tindakan, muncullah disebut dengan suap," tambah dia.

Firli menyatakan apabila ingin mewujudkan kegiatan ekonomi yang lancar, efektif, dan efisien, maka praktik suap maupun gratifikasi harus dihilangkan. 

"Karena kalau kita ingin mewujudkan kegiatan-kegiatan ekonomi kita lancar, mudah, efektif, dan efisien pastilah harus kita hindari biaya tinggi, yaitu dengan cara suap tadi harus dihilangkan, gratifikasi harus dihilangkan, pemerasan dan kecurangan demi kepentingan harus dihilangkan," ujar Firli.

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum dan Pertahanan Keamanan Kadin Bambang Soesatyo mengatakan dengan adanya MoU dengan KPK, para pengusaha mempunyai beking agar terhindar dari praktik suap.

"Kerja sama hari ini kita berharap pengusaha punya beking. Jadi, bukan preman saja punya beking, pengusaha juga butuh beking. Beking dalam hal ini yang ditakuti kalau penyelenggara negara bupati, wali kota, gubernur itu ingin meminta sesuatu agar izin itu diberikan maka dia harus berpikir ulang," ujar Bamsoet. (antara/jpnn) 

Yuk, Simak Juga Video ini!