Fokus Tindak Pidana Terorisme, Bukan Ribut Soal Definisi

Nah, jelas dia, karena perbedaan ini belum clear kemudian ada alternatif yang juga hasil rembukan fraksi-fraksi pendukung pemerintah.

Dia menjelaskan karena di satu sisi ada tekanan aspirasi publik yang menegaskan jangan sampai peristiwa belum jelas tapi sudah dikategorikan terorisme, atau berdasarkan keterangan Polri ada yang dianggap teroris padahal belum didalami maka diambillah sebuah kesepakatan.

“Alternatif yang ada itu tidak dimasukkan dalam batang tubuh UU. Tapi, soal motif, ancaman keamanan negara itu di penjelasan umum UU. itu menunjukan agar peristiwa teroris itu pasti ada persoalan ideologi dan motif politik," paparnya.(boy/jpnn)