Gaya Dahlan Patut Ditularkan
Senin, 01 November 2010 – 14:28 WIB
Sejak era reformasi 1998 sesungguhnya proses reformasi dan demokratisasi menjadi niscaya. Berbagai UU dan regulasi telah menganut asas itu, sehingga para pejabat di berbagai departemen, lembaga pemerintahan dan institusi publik wajib harus melayani publik. Tidak lagi dengan gaya birokrasi lama yang cenderung feodalistik.
Seorang dirut BUMN dan BUMD, juga para menteri di berbagai kementerian, termasuk para gubernur, bupati dan walikota sudah harus mengubah tekanan dari gaya birokrasi ke gaya bisnis. Bukan “membisniskan” kewenangan untuk kepentingan pribadi. Tetapi justru demi kepentingan negara dan masyarakat.
Saya membayangkan, sang bos selalu mendengar kebutuhan stake holdernya di tengah-tengah masyarakat sebagaimana pebisnis mendengar suara pelanggan atau konsumen. Dia selalu berikhtiar agar masyarakat puas dengan pelayanan lembaganya.