Golkar Bukan Partai Milik Dinasti, Tidak Bisa Pemilihan Ketum dengan Cara Aklamasi

jpnn.com, JAKARTA - Partai Golkar akan melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) pada awal bulan Desember di Jakarta. Kubu Airlangga Hartato saat ini sedang mengupayakan agar di Munas Golkar kali ini calon ketua umum dipilih secara aklamasi dan hanya ada calon tunggal.

Menanggapi hal itu, Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai, jika mekanisme pemilihan ketua umum secara aklamasi dilakukan pada Munas, maka partai berlambang beringin ini tidak mencerminkan dirinya sebagai parpol yang demokratis.

Menurutnya, itu sama saja dengan demokrasi di tubuh Golkar akan semakin suram.

"Golkar ini termasuk partai tertua di Indonesia, sudah matang dan melewati berbagai era perpolitikan di Indonesia, dari orde lama, orde baru hingga era reformasi saat ini. Mestinya lebih maju dan demokratis dari partai lain," kata Pangi di Jakarta.

Menurut Pangi, mestinya momen Munas seperti ini dimunculkan kader dan tokoh terbaik Golkar untuk tampil dan menunjukkan kemampuan dan kapasitas mereka, bukan malah memunculkan calon tunggal dan mematikan yang lainnya.

"Kalau seperti ini gayanya, Golkar kembali ke era orde baru. Karena, hanya ingin mempertahankan status quo saja. Partai Golkar adalah partai milik publik tertua di Indonesia, bukan partai milik saham tertentu, bukan partai milik dinasti," jelas Pangi.

Dia menambahkan, Partai Golkar tidak akan melawan demokrasi, karena partai ini dari dulu penuh dinamika dan memberi ruang kontestasi kepada setiap kader. 

Golkar diakuinya memberi ruang gerak pada siapapun untuk memimpin nahkoda partai tersebut.