Habib Aboe Bakar Ingatkan Empat PR untuk Listyo Sigit Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - DPR RI akan menggelar rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan atas hasil uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri Komjen Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kamis (21/1). Listyo Sigit pada Rabu (20/1), telah lulus uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon Kapolri di Komisi III DPR RI. Komisi yang membidang hukum, HAM, keamana, ini mufakat memutuskan Sigit sebagai Kapolri.

Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Aboe Bakar Al Habsyi mengucapkan selamat atas terpilihnya Listyo. Namun demikian, ketua Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) itu mengatakan ada empat pekerjaan rumah (PR), yang menunggu Listyo Sigit saat nanti menjadi Kapolri.

"Pertama, melanjutkan reformasi di kepolisian. Hal ini perlu dilakukan untuk lebih meningkatkan performa institusi Polri dalam menjalankan tugasnya," kata Habib Aboe dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Habib Aboe, reformasi ini perlu untuk menguatkan independensi Polri, dan menjawab persoalan yang disampaikan salah satu penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan yang menyatakan bahwa “Banyak faksi di Polri yang sarat kepentingan dan saling menyandera. Sehingga Pimpinan Polri tidak berani mereformasi Polri menjadi institusi yang dipercaya".

"Artinya, ada dua hal yang saling terkait yaitu independensi dan soliditas. Sepanjang institusi bekerja tegak lurus menjalankan tugas secara independen, maka soliditas korps akan bisa terjaga dengan baik. Sebaliknya, jika ada yang tengak-tengok, maka masing-masing personel akan bekerja untuk kepentingan pribadi atau kelompok sehingga tidak ada lagi soliditas di korps Polri," ujarnya.

PR Kedua, lanjut Habib Aboe, mengembalikan kepercayaan publik terhadap Polri. Apalagi, ujar dia, kepercayaan publik terhadap Polri menjadi salah satu isu penting yang sepertinya perlu mendapat atensi Kapolri terpilih. Ini mengingat tahun kemarin banyak sekali kejadian yang membuat publik melongo atau terperangah.

Misalnya, bagaimana mungkin dokumen surat bebas Covid-19 untuk Djoko Tjandra yang seorang DPO ternyata diterbitkan oleh Pusdokkes Polri. Ada lagi surat jalan yang dikeluarkan oleh Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Polri untuk Djoko Soegiarto Tjandra.

"Tentunya kejadian-kejadian yang demikian membuat publik merasa pesimis dengan semangat reformasi polri maupun profesionalisme Polri. Dampaknya pasti akan menurunkan public trust, karenanya hal ini perlu diperbaiki oleh Komjen LSP (Listyo Sigit Prabowo)," kata Habib Aboe.