Harmonisasi RUU ASN di Baleg Belum Final, Termasuk Usulan Pengangkatan Honorer

jpnn.com, JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR sudah menyetujui draf RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) hasil harmonisasi oleh Panja RUU ASN.

Ada tujuh hal pokok dan substansial mengemuka dalam pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU ini dan kemudian disepakati dalam rapat Panja bersama pengusul.

Salah satunya adalah di poin ketiga yang berisi, "Perubahan UU ASN memberikan kepastian hukum dalam status kepegawaian, bagi para pekerja pelayan publik sebagai ASN yang telah bekerja secara terus menerus, terutama bagi mereka yang telah memperoleh SK sebelum 15 Januari 2016, dengan status kerja tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS atau tenaga kontrak."

Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani Thomafi menyatakan bahwa Baleg memang ditugasi untuk menyusun usulan RUU revisi UU ASN. Menurut dia, setelah disusun di Baleg, baru kemudian disampaikan dalam rapat paripurna apakah rancangan itu disetujui atau tidak sebagai usul inisiatif DPR.

"Kalau disetujui maka nanti diketok sebagai usul inisiatif DPR, lalu disampaikan kepada pemerintah, baru dibahas dengan pemerintah," kata Arwani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/2).

Arwani menegaskan pada prinsipnya pemerintah harus memiliki prioritas dalam menyelesaikan persoalan honorer ini. Menurut Arwani, pemerintah harus punya komitmen kuat melihat pengabdian para honorer. "Itu juga bagian yang harus diperhatikan pemerintah," tegasnya.

Dia mengingatkan pemerintah jangan hanya melihat dari satu sisi. Misalnya, dia mencontohkan, karena seorang honorer sudah tua, lantas dianggap tidak mampu untuk diangkat sebagai PNS.

"Jangan hanya soal misalnya, wah ini usianya sudah cukup umur, sepertinya sudah tidak mampu. Itu asumsi," ujar politikus Partai Persatuan Pembangunan itu.