Harus Ada SPM Penyelenggaraan Haji
Tanpa Standarisasi, Penyelenggaraan Haji Selalu Diklaim SuksesJumat, 23 Juli 2010 – 22:16 WIB
JAKARTA - Sah-sah saja jika pemerintah selalu mengklaim penyelenggaraan ibadah haji dari tahun-ke tahun selalu sukses. Namun tanpa adanya standar pelayanan minimum (SPM) penyelenggaraan haji, sama saja pemerintah tidak punya alat ukur untuk menilai kinerjanya. Koordinator divisi monitoring pelayanan publik Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan, menyatakan bahwa hingga saat ini penyelenggaran haji di Indonesia dilaksanakan tanpa standarisasi pelayanan minimum. Alhasil, kata Ade Irawan, siapa pun menteri agamanya pasti sangat leluasa mengklaim penyelenggaraan haji Indonesia sukses. "Siapa pun menterinya dan apapun kondisi penyelenggaraan haji pasti diklaim sukses karena alat ukurnya tidak ada," tegas Ade Irawan di press room DPR, Senayan Jakarta, Jumat (23/7).
Kalaupun ada banyak jamaah haji Indonesia yang mengaku mengalami banyak kesulitan yang diakibatkan persoalan dari pihak penyelenggara, lanjut Ade, biasanya langsung disodori dengan jawaban dihadapkan hal itu merupakan bagian dari cobaan Allah sehingga jamaah harus tabah menerimanya. "Kesulitan dinyatakan sebagai cobaan dari Allah dan jamaah harus tabah menerimanya untuk memperoleh predikat Haji Mabrur. Padahal akal sehat bisa menerimanya bahwa itu keteledoran penyelenggara," kata Ade.
ICW justru menyatakan keheranannya dengan sikap DPR yang dengan sangat mudahnya menyetujui besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2010 sebesar USD3.342 per jemaah atau turun USD 80. "Mestinya penurunan BPIH bisa mencapai 350 dollar AS dengan asumsi bantuan APBN sebesar Rp 400 miliar untuk BPIH digunakan secara transparan dan mengurangi peran calo penyedia pemondokan haji," kata Ade.
JAKARTA - Sah-sah saja jika pemerintah selalu mengklaim penyelenggaraan ibadah haji dari tahun-ke tahun selalu sukses. Namun tanpa adanya standar
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA LAINNYA
- Humaniora
Dituduh Curang Bersama KPU, Dr.Afni: Silahkan Rakyat Siak Menilai Sendiri
Kamis, 09 Januari 2025 – 22:51 WIB - Humaniora
15 Ketum Kadin Provinsi: Kami Ingin Meluruskan Organisasi Ini Tetap Satu
Kamis, 09 Januari 2025 – 21:54 WIB - Nasional
Soal Kartu Air Sehat, Ketua DPRD Jakarta Berharap Cakupan Bisa Diperluas
Kamis, 09 Januari 2025 – 21:40 WIB - Humaniora
Begini Langkah Kadin Provinsi untuk Mempertahankan Satu Kamar Dagang dan Industri
Kamis, 09 Januari 2025 – 21:16 WIB
BERITA TERPOPULER
- Humaniora
Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2 Jangan Diundur Ketiga Kalinya, Honorer Senior Keburu Pensiun
Kamis, 09 Januari 2025 – 16:42 WIB - Humaniora
Biaya Makan Bergizi Gratis di Palembang Ditambah Rp 2 Ribu
Kamis, 09 Januari 2025 – 18:18 WIB - Hukum
Argumen Ini Menguatkan Dugaan soal Hasto Dikriminalkan, Ada Pemesan
Kamis, 09 Januari 2025 – 19:43 WIB - Politik
MK Diminta Beri Atensi Khusus pada Pilkada di Kabupaten Paniai
Kamis, 09 Januari 2025 – 17:06 WIB - Parpol
Prabowo Tak Diundang ke HUT PDIP, tetapi Bakal Diminta Hadir Pas Kongres
Kamis, 09 Januari 2025 – 19:38 WIB