HEBAT! Tokoh Ini Membagikan Ribuan Sertifikat Secara Gratis

“Alhamdulillah, setelah kita persuasi, timbul kesadaran dari oknum-oknum itu untuk membagikan sertifikat-sertifikat yang sempat ‘disandera’ secara gratis kepada para pemiliknya. Pembagian sertifikat langsung kepada masyarakat itu kita fasilitasi,” papar pria low profile kelahiran Medan 50 tahun lalu ini.

Suhendra kemudian berkisah, ketika Presiden Joko Widodo membagikan 9.000 sertifikat tanah kepada masyarakat saat melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Jumat (24/11/2017). Menurutnya, begitu Jokowi berserta rombongan kembali ke Jakarta, ribuan sertifikat yang diterbitkan dan dibagikan secara gratis itu kemudian ditarik kembali oleh oknum-oknum kepala dusun dan kepala desa.

Untuk mengambil seritikat yang “ditahan” itu, katanya, para pemilik harus menebusnya sebesar Rp 2 juta hingga Rp 5 juta. “Bila tidak, sertifikat akan terus‘disandera’,” tukasnya. 

Apakah Pujakessuma Nusantara menjadi semacam tim bayangan yang  “mengawal” kebijakan Presiden Jokowi membagi-bagikan sertifikat tanah di seluruh Indonesia, Suhendra tidak menampik. Bahkan, menurutnya, apa yang dilakukan di Langkat itu bukan yang pertama dan terakhir. 

“Kami akan terus bergerak ke desa-desa, kecamatan-kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi lain karena disanyalir masih ada ribuan sertifikat tanah yang belum diserahkan kepada pemiliknya,” tegas inisiator berdirinya Badan Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah sebagai solusi atas banyaknya kebijakan yang tumpang-tindih, serta mencegah polemik antar-institusi negara ini.

Menurut Suhendra, tidak jarang para pejabat atau birokrat di bawah sering memberikan laporan “ABS” (asal Bapak senang) kepada Presiden Jokowi, namun di balik itu sering kali ada persoalan. 

“Contohnya ya pembagian sertifikat tanah di Langkat itu. Yang jadi korban adalah rakyat kecil,” cetusnya.

Suhendra mensinyalir, kasus “penyanderaan” sertifikat tanah yang merupakan Proyek Nasional (Prona) dan digenjot pemerintahan Presiden Jokowi sesuai janji kampanyenya dalam Nawacita ini bukan hanya terjadi di Langkat atau Sumut saja, melainkan juga di provinsi-provinsi lain, termasuk DKI Jakarta .