Honorer K2 Papua Barat Minta Diangkat PNS

jpnn.com, JAKARTA - Honorer K2 Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, sudah empat bulan lebih bisa menikmati status barunya menjadi PNS. Status ini mereka dapatkan setelah enam tahun menunggu.

Koordinator Wilayah Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Papua Barat Richard Hamberi mengungkapkan, seharusnya mereka sudah mengantongi NIP dan SK CPNS sejak 2014. Namun, karena panjangnya birokrasi, mereka baru bisa mengantongi NIP dan SK PNS pada April 2019.

"Saya menjadi honorer K2 selama 15 tahun. Tahun 2013 ada tes buat seluruh honorer K2, tapi di tempat kami ditunda karena ada demo makanya tes baru bisa dilaksanakan tahun 2014," ungkap Richard kepada JPNN.com, Rabu (4/9).

BACA JUGA: Rakernas Honorer K2, Babak Baru Perjuangan Raih Status PNS

Aksi demo besar-besaran terjadi pada 2013, karena sebagian honorer K2 tidak terdaftar. Tercatat ada 600 honorer K2 Teluk Bintuni yang kemudian ikut seleksi CPNS 2013 (tapi pelaksanaan diundur 2014).

Usai tes, mereka belum bisa juga mendapatkan NIP dan SK meski sudah dinyatakan lulus. Perjuangan pun terus disuarakan honorer K2. Dengan dibantu Bambang Riyanto, anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra serta Forum Hononer K2 Indonesia (FHK2I), perjuangan membawa hasil. Namun, dari usulan Kabupaten Bintuni sebanyak 600 orang, yang disetujui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) hanya 500. Ini setelah KemenPAN-RB melakukan verifikasi dan validasi data.

BACA JUGA: Puji Tuhan, Pemda Dukung Perjuangan Honorer K2 jadi PNS

"Melalui perjuangan yang panjang karena aturan terlalu banyak di republik ini makanya kami baru bisa menerima SK di April 2019," ucapnya.