Honorer K2 Pengin Curhat Langsung ke Presiden Jokowi, Biar Jelas

jpnn.com, JAKARTA - Honorer K2 masih berharap Presiden Jokowi mau menerima mereka untuk menyampaikan aspirasi terkait pendaftaran PPPK. Mereka optimistis, Jokowi akan berubah pandangannya bila mendengar langsung masalah hononer K2.

"Saya percaya ada tujuan baik pemerintah dalam rekrutmen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Entah berapa persen bisa kurangi honorer K2 dari yang belum sejahtera menjadi sejahtera," kata Ketum Forum Hononer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih kepada JPNN, Selasa (12/2).

Namun, lanjut Titi, bukan begini caranya. Sudah tidak mengakomodir semua honorer K2, dibenturkan lagi dengan anggaran yang harus ditanggung pemda untuk honorer K2 di daerah. Belum lagi masuknya tenaga honorer lainnya yang mengakibatkan jatah honorer K2 berkurang.

"Pak Presiden, menPAN-RB, kepala BKN, dan mendikbud ayo temui kami biar tahu keluh kesah honorer K2 yang sebenarnya dan bisa berikan solusi tepat untuk K2," ujarnya.

Guru Kemenag dan penyuluh pertanian Kementan, lanjutnya, sudah pasti diangkat PPPK. Sebab, sumber anggarannya dari APBN. Berbeda dengan honorer K2 yang sebagian besar dari pemda.

BACA JUGA: Ketum Forum Honorer K2: Prediksi Saya Kembali Tepat, Ini Memang Kacau Semua!

"Mereka tidak terbentur dengan anggaran karena dari pusat langsung. Kami honorer K2 sudah dikotak-kotakkan. Tidak semua bisa ikut daftar karena dibenturkan lagi dengan anggaran daerah. Ini namanya tidak adil," tegasnya.

Saat ini, lanjut Titi, honorer K2 tidak mau tahu aturannya seperti apa dan pakai payung hukum apa. Yang diinginkan adalah sebuah regulasi berkeadilan buat honorer K2 agar bisa mengakomodir seluruhnya tanpa batasan instansi, usia dan kualifikasi.