Indonesia Meraih Predikat UHC, Bukti Negara Berhasil Menjamin Akses Kesehatan Masyarakat
![Indonesia Meraih Predikat UHC, Bukti Negara Berhasil Menjamin Akses Kesehatan Masyarakat Indonesia Meraih Predikat UHC, Bukti Negara Berhasil Menjamin Akses Kesehatan Masyarakat - JPNN.COM](https://image.jpnn.com/resize/570x380-80/arsip/normal/2024/08/08/penyerahan-sertifikat-international-social-security-associat-dj8r.jpg)
jpnn.com - JAKARTA - Republik Indonesia meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) pada perhelatan UHC Awards 2024.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Presiden International Social Security Association (ISSA) Mohammed Azman, sebagai sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Indonesia dalam mencapai UHC.
Penghargaan ini menandai pencapaian Indonesia dalam menyediakan jaminan kesehatan menyeluruh bagi warganya melalui Program JKN pada kurun satu dekade.
Selain itu, Indonesia juga mendapat pengakuan internasional dari ISSA.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti mengatakan predikat UHC yang didapat tersebut menjadi bukti cakupan akses kesehatan di Indonesia sudah makin luas.
Penghargaan ini kian mengukuhkan posisi Indonesia di kancah global sebagai negara yang serius dalam perlindungan jaminan kesehatan.
"Pencapaian UHC ini bukan sekadar angka statistik, tetapi merupakan wujud nyata dari tanggung jawab negara dalam memastikan setiap individu mendapatkan layanan kesehatan yang layak," kata Ghufron saat ditemui di kawasan Krakatau Grand Ballroom, Jakarta Timur, Kamis (8/8).
Bersamaan dengan pencapaian tersebut, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan penghargaan UHC Awards 2024 kepada pemimpin daerah di 33 provinsi, serta 460 kabupaten/kota, Kamis (8/8).
Ma'ruf dalam proseso penyerahan penghargaan didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadiki, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, dan Menteri Sekretariat Negara Pratikno.