Industri Galangan Kapal Sekarat, Pemerintah Dinilai Tak Proaktif Cari Solusi

jpnn.com, BATAM - Pemerintah daerah dianggap belum pernah menciptakan kebijakan yang mendorong pertumbuhan sektor galangan kapal. Padahal sektor ini memiliki pengaruh penting bagi pertumbuhan ekonomi Batam.

"Pemangku kebijakan belum banyak memberikan sentuhan positif untuk mengembangkan sektor ini," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri, Panusunan Siregar, kepada Batam Pos (Jawa Pos Group), Kamis (15/6).

Panusunan mengatakan hal ini dapat dilihat berdasarkan data ekspor kapal Kepri pada awal tahun 2017. Pertumbuhan kapalnya menunjukkan tren fluktuatif. Pada Januari ekspor kapal menyentuh angka 0,5 juta dolar Amerika. Kemudian di bulan Februari naik menjadi 5,4 juta Dolar Amerika.

Maret kembali naik jadi 29,08 juta dolar Amerika. Begitu juga dengan APril, naik menjadi 45,39 juta dolar Amerika. Namun pada bulan Mei, ekspor kapal terjun bebas hingga angka 15,02 juta dolar Amerika.

"Kami melihat polanya tidak sistematis. Sehingga kami menilai tren ini menunjukkan sektor ini seperti tidak terurus," katanya lagi.

Kondisi seperti ini seharusnya tidak terjadi. Shipyard merupakan satu dari empat komoditi ekspor unggulan Kepri terutama Batam."Namun stakeholder terutama dari pemerintah tampaknya tak serius menjaga kontinuitas kualitas sektor ini," bebernya.

Pemerintah diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa perhatian khusus lewat insentif supaya sektor ini tetap naik meskipun tidak tinggi kenaikannya."Saat ini kebijakan pemerintah tak mendukung sektor galangan kapal dilihat dari kebijakan meaikkan UMS pada industri tersebut," imbuhnya.

Sebagai pihak yang mengumpulkan data terkait ekonomi Kepri, Panusunan enggan berbicara banyak mengenai kenaikan UMS. BPS katanya hanya mencoba perlihatkan kondisi Kepri secara faktual kepada para pimpinan daerah agar bisa mengambil kebijakan yang tepat.