Ini Tiga Poin Surat Terbuka Bu Retno kepada Mas Nadiem Makarim, Keras!

Poin kedua dalam surat terbuka yang ditulis mantan kepala SMAN 3 Jakarta itu adalah mengapa Menteri Nadiem menurunkan jalur zonasi dalam PPDB 2020 dari 80 persen menjadi 50 persen?

Pasalnya, kata Retno, dalam pemberitaan terkait diskusi daring dengan KPK, Nadiem menghubungkan kebijakan PPDB sistem zonasi dengan pernyataannya tentang sekolah negeri lebih tepat untuk anak-anak dari keluarga ekonomi rendah atau anak miskin.

"Saya malah jadi menangkap kesan dari pernyataan tersebut bahwa seolah-olah sekolah negeri memang tidak sejajar dengan sekolah-sekolah swasta papan atas yang berbayar sangat mahal, seperti sekolah CIKAL, Al Izhar, Al Azhar, Penabur, dan lain-lain," sebut Retno.

Dia lantas menerangkan bahwa PPDB dengan sistem zonasi adalah kebijakan yang dilahirkan oleh Menteri Muhadjir Effendy pada tahun 2017, saat baru menjabat sebagai Mendikbud RI. Dasar kebijakan itu untuk mencegah pendidikan menjadi pasar bebas sehingga Negara harus hadir.

Dengan demikian, seluruh anak Indonesia baik kaya maupun miskin, pintar maupun tidak, berkebutuhan khusus atau tidak, berhak belajar di sekolah negeri asalkan rumahnya secara jarak dekat dengan sekolah yang dituju.

Pada pelaksanaan PPDB sistem zonasi 2019, Mendikbud Muhajir bahkan sudah menetapkan jalur zonasi mencapai 80%, namun di era Mendikbud Nadiem diturunkan drastis menjadi 50%.

"Jika Mas Menteri konsisten dengan pernyataan yang disampaikan dalam diskusi daring yang diselenggarakan KPK pada 29/7 lalu, maka menurunkan jalur zonasi hingga sebesar 30% justru mengarah pada ketidakkonsistenan dalam berpikir soal keadilan sosial yang juga Mas Menteri singgung," tutur Retno.

Poin ketiga yang menjadi sorotan Retno adalah, mengapa Menteri Nadiem yang milenial tak berdaya mengatasi persoalan PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) bagi puluhan juta anak Indonesia di masa pandemi Covid-19?