Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Jok-Pro

Oleh Dhimam Abror Djuraid

Minggu, 20 Juni 2021 – 20:12 WIB
Jok-Pro - JPNN.COM
Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Foto: arsip JPNN.com

Selain batasan legal ada juga batasan etika dan noral. Seorang penguasa aktif diharapkan tidak mendorong keluarga dekat untuk meneruskan kekuasaannya.

Meski hal itu tidak dilarang dan dibatasi secara hukum, ada batasan etika dan moral politik. Pembatasan periode diperlukan untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan yang ditabukan dalam demokrasi dan disepakati dalam demokrasi modern.

Makin lama seseorang berkuasa, makin besar resource dan sumber daya yang dikumpulkannya untuk melanggengkan kekuasaannya. Dengan begitu, kekuasan menjadi lebih absolut.

Masyarakat demokratis harus menghindari pantangan ini dengan mencegah orang atau kekuatan politik yang di tangannya terkumpul sumber daya yang berlebihan. Pemusatan kekuatan dan kekuasaan seperti ini akan menghilangkan kompetisi yang adil dan hanya melahirkan oligarki yang merusak demokrasi. 

Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam How Democracies Die (2018) sudah memberi warning keras kepada kita bahwa demokrasi bisa mati setiap saat.

Keduanya adalah profesor ilmu pemerintahan Universitas Harvard yang melakukan penelitian bertahun-tahun untuk melihat faktor apa saja yang membuat demokrasi bisa sehat dan kuat, dan faktor apa saja yang bisa membunuh demokrasi.

Menurut Levitsky dan Ziblatt, kemunduran demokrasi hari ini dimulai dari kotak suara. Artinya, demokrasi tetap akan mati meskipun ada pemilihan umum yang terlihat demokratis tapi sebenarnya hanya prosedural.

Kematian demokrasi ditandai dengan beberapa indikator utama, yaitu penolakan atau komitmen yang lemah terhadap aturan main yang demokratis. Indikasi kedua ialah penolakan terhadap legitimasi lawan politik, tidak ada kerelaan untuk memberi kesempatan dalam kompetisi yang adil kepada lawan politik.

Empat indikator kematian demokrasi sudah ada di depan mata kita. Gerakan Jokowi-Prabowo akan menjadi paku untuk peti mati demokrasi Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

X Close