Jokowi Akui Pelayanan Publik Masih Buruk

JAKARTA - Ombudsman RI menyatakan bahwa pelayanan publik di Pemprov DKI paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pun sepakat dengan data Ombudsman itu.

"Saya nggak menutup ada kejelekan, baik kejelekan tata ruang, mengenai kawasan kumuh, mengenai pelayanan publiknya, tidak saya tutupi. Saya malah ingin hal-hal seperti itu terungkap agar bisa kita perbaiki," kata Jokowi kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (21/12).

Jokowi menjelaskan, tahun depan Pemprov DKI akan membuat sistem untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik. Sistem tersebut dinamakan Index Goverment Service. "Nanti tahun depan kami akan lakukan yang namanya index goverment service. Itu kalau di swasta kayak customer satisfaction index," ungkap mantan Wali Kota Surakarta itu.

Jokowi juga memastikan untuk memberi sanksi kepada pegawai Pemprov DKI yang tidak becus melayani masyarakat. Sanksinya paling berat yaitu pencopotan jabatan. "Ya tidak dipecat lah tapi dicopot," imbuhnya.