Kasus Korupsi di Basarnas, Chandra Singgung Pasal 200 UU Peradilan Militer

Sebaliknya, apabila titik berat kerugian ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada lebih banyak kepentingan militer sehingga perkara pidana itu harus diadili oleh peradilan dalam lingkungan militer.

Hal itu berdasarkan Pasal 200 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Dengan demikian, Chandra menilai Marsdya Henri Alfiandi dan Koorsmin Kabasarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto memungkinkan diperiksa di peradilan umum.

Atas dalil tersebut, Chandra pun mempertanyakan kenapa pimpinan KPK mesti minta maaf terkait OTT kasus dugaan korupsi di Basarnas.

"Jika KPK sudah merasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kenapa meminta maaf?" ujar Chandra.

Menko Polhukam Mahfud MD Bicara Tegas

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sudah menyampaikan pernyataan tegas soal kasus dugaan korupsi di Basarnas.

Mahfud MD meminta kepada semua pihak terkait supaya tetap fokus pada penanganan dugaan korupsinya. Sedangkan problem yang sudah terjadi tidak perlu lagi diperdebatkan berpanjang-panjang.

"Yang penting kelanjutannya, yakni agar terus dilakukan penegakan hukum atas substansi masalahnya, yakni korupsi," kata Mahfud di Jakarta, Sabtu (29.7).