Kasus Peraih Nilai Tertinggi Tes CPNS tak Lulus Masih Ditangani Polisi

"Saya juga heran. Tim seleksi yang diketuai sekretaris daerah, sepertinya menyembunyikan kepada saya bahwa ada penerimaan CPNS. Ada apa ini? Menurut saya, mereka melakukan kesalahan besar dan luar biasa," ucap Ben Brahim.

Sementara itu, ditanya terkait informasi adanya surat yang keluar untuk peninjauan hasil seleksi CPNS, yang akan ditujukan ke BKN yang disebut-sebut dibuat oleh tim panselda, bupati mengaku tidak tahu.

"Itu surat siapa? Saya tidak tahu. Kalau memang benar itu ditandatangani oleh ketua panselda yaitu Sekda Kapuas, maka tak semestinya sekda berhak membuat surat ke BKN. Padahal saya dan wakil ada di tempat. Ada apa bikin surat dan kewenangan begitu?" tegas Ben Brahim.

Di akhir pembicaraan, dirinya kembali mengharapkan proses hukum yang bergulir di Polres Kapuas secepatnya diputuskan.

BACA JUGA: Eko: Kami Akan Jemput Regulasi Honorer K2 jadi PNS

"Ini kan menyangkut nasib seseorang. Artinya, kalau kasus ini berlarut-larut dan terlanjur dikeluarkan NIP untuk yang tidak berhak, kan kasihan yang berhak. Nanti kalau keputusan Polres Kapuas sudah jelas, terang benderang, dan ditemukan kekeliruan, baru saya akan membuat surat ke pusat," pungkas bupati. (tim/ce)