Kaum Muda Dianggap Biang Tingginya Angka Golput

Jumat mendatang (4/10), kata Husni, KPU akan kembali memaparkan hasil sinkronisasi tersebut dihadapan Komisi II DPR dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). “Data pemilih kita semakin membaik. Selisih antara DPSHP dengan DP4 makin berkurang,” ujarnya.

Husni menjelaskan data KPU yang tidak sinkron dengan data Kementerian Dalam Negeri bukan berarti semua variabel datanya tidak sama. “Yang tidak sama itu hanya pada beberapa variabel saja, dan itu dapat dilacak lagi. Misalnya digit ke-16 dalam NIK berisi nol, treatment yang dilakukan cukup mencari satu angka terakhir yang hilang tersebut,” ujarnya.

Husni menegaskan sinkronisasi data KPU dengan Kemendagri tidak mungkin menghasilkan data yang persis sama. “Pastinya ada perbedaan karena DP4 itu diterima KPU pada Februari 2013 dan data itu dibangun 6 bulan sebelumnya. Dalam perjalanannya tentu ada yang meninggal, pindah, sudah menikah, berubah status menjadi TNI/Polri,” jelasnya.

Pimpinan Pusat KAMMI mendukung kebijakan KPU yang melakukan pengaturan pemasangan alat peraga kampanye. Menurut mereka kebijakan itu akan berdampak pada berkurangnya pengeluaran biaya kampanye.

Melalui jaringan KAMMI yang tersebar di 500 kampus di Indonesia, KAMMI bertekad ikut membantu mengedukasi pemilih pemula dan pemilih muda. Dalam Pemilu sebelumnya KAMMI melaksanakan sejumlah kegiatan untuk pendidikan pemilih di antaranya lomba cerdas cemat Pemilu dan sosialisasi lewat mural atau lomba lukis dinding. (gir/jpnn)