Kejagung: Pinangki Telah Diberhentikan Secara Tidak Hormat Sebagai Jaksa Maupun PNS

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menyatakan bahwa Pinangki Sirna Malasari telah diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya sebagai jaksa dan pegawai negeri sipil (PNS) Kejagung.

Pemecatan Pinangki itu berdasar Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 185 Tahun 2021 tanggal 06 Agustus 2021.

"Pinangki Sirna Malasari telah diberhentikan secara tidak hormat baik sebagai jaksa maupun pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara Kejaksaan RI sejak Keputusan Jaksa Agung RI dikeluarkan," kata Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (2/6).

Lebih lanjut Ketut Sumedana mengatakan Pinangki Sirna Malasari terbukti melakukan tiga tindak pidana korupsi, yakni menerima suap, pencucian yang, dan pemufakatan jahat dengan tersangka Djoko Tjandra, Anita Kolopaking dan Andi Irfan Jaya, untuk mendapatkan fatwa Mahkamah Agung (MA) pada 2020 lalu.

"Keputusan itu tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan terhadap Pinangki," kata Ketut Sumedana.

Tanggapan tersebut diberikan karena polemik AKBP Brotoseno yang aktif kembali sebagai polisi setelah menjalani hukuman pidana kasus korupsi pada 2016 dikaitkan dengan Pinangki. 

Ramai diberitakan bahwa mantan Kepala Unit III Subdit III Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri AKBP Raden Brotoseno, yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi menerima suap Rp 1,9 miliar dari proses penyidikan tindak pidana korupsi cetak sawah di daerah Ketapang, Kalimantan Barat, 2016.

Hakim pengadilan memvonis Brotoseno selama lima tahun penjara.