Kelola GSW, Pemerintah Bentuk BUMN Baru

jpnn.com - GAMBIR – Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan bendungan laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW). Sesuai skedul, tahap A mulai dibangun besok (9/10) di Pluit, Jakarta Utara. Salah satu yang disiapkan adalah anggaran pembangunan.

Dirjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan bendungan sepanjang 33 kilometer itu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pemerintah harus merogoh kocek Rp 500-600 triliun untuk menuntaskan megaproyek itu.

Menurut Basuki, awalnya proyek itu hanya dikerjakan pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta. Namun, seiring dekatnya tanggal pembangunan, dia mengakui bahwa pemerintah tidak bisa membangun sendirian GSW. Sebab, porsi APBN harus dibagikan ke seluruh Kementerian.

Untuk itu, Kementerian PU mencari anggaran dari pihak lain. Salah satu caranya adalah mengajak pemda lain turut serta dalam pembangunan. Sesuai masterplan GSW, tanggul itu tidak hanya masuk di wilayah Jakarta, namun Bekasi dan Tangerang juga. ”Kami sudah ajak pemda lain memikirkan proyek tersebut. Intinya mereka mau membantu,” ucapnya.

Pemprov Jawa Barat pun ingin membantu pembangunan bendungan berbentuk garuda raksasa itu. Basuki mengatakan, Menko Perekonomian Chairul Tanjung meminta pada Jawa Barat dan Banten untuk mengirim pasir. Rencananya, pasir itu digunakan untuk mereklamasi lautan menjadi daratan.

”Pak Menko sudah meminta Jabar dan Banten. Mereka sudah menyanggupi,” jelasnya.

Bantuan berupa dana dan pasir dari beberapa daerah itu diakuinya belum bisa menutupi anggaran pembangunan GSW. Oleh karena itu, pemerintah akan membuka pintu selebar-lebarnya bagi pihak swasta untuk ikut berpartisipasi. Sampai kemarin, sudah ada investor yang menyatakan sanggup membantu. Namun, pihaknya akan menyeleksi terlebih dahulu.

Selain masalah anggaran, pemerintah juga akan membentuk badan yang mengurus GSW. Badan itu nantinya berdiri sendiri. Tugasnya untuk mengelola tanggul raksasa itu, termasuk mencari pemasukan karena GSW tidak sepenuhnya dibiayai APBN.